NCB ( Interpol Indonesia )

1

PROFIL NCB

Secara yuridis pembentukan National Central Bureau (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-lnterpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.

Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-lnterpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-lnterpol. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakaan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-lnterpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut.

Berdasarkan Lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-lnterpol Indonesia, tugas Set NCB-lnterpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO-lnterpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan “Peace keeping operation” di bawah bendera PBB.

Divisi Hubungan Internasional Polri

Organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri atau disingkat Divhubinter Polri merupakan satuan di lingkungan Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri. Organisasi ini adalah hasil validasi organisasi Polri yang sebelumnya bernama Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. Divhubinter yang diresmikan pada bulan September 2010 merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang berada di bawah Kapolri, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan National Central Bureau (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, misi kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Divhubinter menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Perencanaan dan pembinaan kegiatan administrasi personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan keuangan, serta pengkajian strategis Divhubinter dalam kerangka kerja sama internasional
  • Penyiapan administrasi perjalanan dinas personel Polri ke luar negeri dan pelaksanaan koordinasi protokoler rangkaian kegiatan kunjungan dinas tamu VVIP dan anggota organisasi internasional
  • Pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan kejahatan internasioal/transnasional, pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (international public services), bantuan teknis dan taktis investigasi yang terkait dengan Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA)
  • Pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/ transnasional dan informasi lainnya berkaitan dengan international event dan kerjasama internasional melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANAPOL, DPKO (Department of Peacekeeping Operations) dan sistem teknologi informasi lainnya
  • Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi personel Polri yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan
  • Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian negara akreditasi dan organisasi resmi internasional (PBB, ICPO-Interpol) serta organisasi internasional lainnya yang diakui dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana Polri
  • Pelaksanaan dan pembinaan Atase Polri/ Senior Liaison Officer (SLO) dan Staf Teknis Polri/Liaison Officer (LO) serta personel Polri yang bertugas di luar negeri, organisasi internasional dan kantor kepolisian di negara akreditasi
  • Pelaksanaan koordinasi dengan Atase Kepolisian negara lain atau LO/ penegak hukum negara lain di Indonesia serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di perbatasan
  • Pelaksanaan hubungan kerjasama internasional di luar negeri yang meliputi kerjasama di bidang kepolisian, penegakan hukum dan perlindungan WNI di luar negeri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Struktur organisasi Divhubinter dibagi 2 (dua) Biro yaitu :

  1. Sekretariat NCB-Interpol Indonesia, disingkat Set NCB-Interpol Indonesia bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerja sama internasional dalam lingkup bilateral, trilateral dan multilateral. Set NCB-Interpol Indonesia membawahi 4 (empat) bagian yaitu:
    • Bagian Kejahatan Internasional, disingkat Bagjatinter, bertugas melaksanakan kegiatan kerjasama Interpol dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/transnasional serta pelayanan umum internasional dalam kaitannya dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan bantuan hukum internasional; disamping itu juga melaksanakan perlindungan terhadap WNI di luar negeri
    • Bagian Komunikasi Internasional, disingkat Bagkominter, bertugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/ transnasional melalui sarana jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan sarana informasi lainnya; serta mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi dan dokumentasi terhadap hasil kegiatan Divhubinter
    • Bagian Konvensi Internasional, disingkat Bagkonvinter, bertugas mempersiapkan pelaksanaan perjanjian internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia maupun sarana prasarana
    • Bagian Liaison Officer (LO) dan Perbatasan, disingkat Bag lotas, bertugas melaksanakan pembinaan para Atase Polri/ SLO dan Staf Teknis/ LO Polri di luar negeri, serta kerjasama penegakan hukum di wilayah perbatasan


  2. Biro Misi Internasional, disingkat Romisinter, bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas misi internasional yang meliputi misi perdamaian, misi kemanusiaan dan misi pembangunan kapasitas Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Romisinter dibantu oleh 2 (dua) bagian yaitu:
    • Bagian Misi Perdamaian dan Kemanusiaan, disingkat Bagdamkeman, yang bertugas melaksanakan misi perdamaian dan misi kemanusiaan nonkonflik dalam wadah organisasi internasional
    • Bagian Pembangunan Kapasitas, disingkat Bagkembangtas, bertugas melaksanakan kerja sama internasional dan menjalin hubungan dengan staf kedutaan dan atase kepolisian negara akreditasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Polri dan pembangunan sarana prasarana Polri

    Interpol_logo

    VISI DAN MISI

    Visi Divhubinter Polri:

    Terwujudnya kerja sama kepolisian, penegakan hukum dan misi internasional serta memberikan perlindungan dan pelayanan WNI / WNA baik di dalam maupun di luar negeri

    Misi Divhubinter Polri:

1. melaksanakan kerja sama internasional dengan organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik secara bilateral maupun multilateral

2. melaksanakan kerja sama dengan kepolisian negara sesama anggota ICPO-INTERPOL dan ASEANAPOL dalam upaya memonitor, mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasiona

3. membantu dan bekerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia dan lembaga terkait di luar negeri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga negara Indonesia

4. melaksanakan kerja sama internasional dalam upaya turut serta menjaga perdamaian dunia

5. melaksanakan pengembangan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana

6. melaksanakan kerja sama dan koordinasi pengamanan wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung

7. melaksanakan kegiatan protokoler dan administrasi perjalanan dinas ke luar negeri

8. melaksanakan pertukaran informasi dan komunikasi internasional melalui pemanfaatan jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya

9. melaksanakan pertemuan dan kesepakatan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral

TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan Divhubinter Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan internasional yang berada di bawah Kapolri. Divhubinter Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan National Central Bureau (NCB)-INTERPOL dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia (capacity building) serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Divhubinter Polri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  • perencanaan dan pembinaan kegiatan administrasi personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan keuangan, serta pengkajian strategis Divhubinter Polri dalam kerangka kerjasama internasional
  • penyiapan administrasi perjalanan dinas personel Polri ke luar negeri dan pelaksanaan koordinasi protokoler rangkaian kegiatan kunjungan dinas tamu VVIP dan anggota organisasi internasional
  • pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan  kejahatan Internasional/transnasional,  pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (International Public Service), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)
  • pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/ transnasional dan informasi lainnya berkaitan dengan international event dan kerjasama internasional melalui system jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANAPOL,  UNDPKO  (United Nation Department of Peacekeeping Operations) dan system teknologi informasi lainnya
  • pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi personel Polri yang  dipersiapkan untuk melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan
  • pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian Negara akreditasi dan organisasi resmi internasional (PBB, ICPO-INTERPOL) serta organisasi internasional lainnya yang diakui dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana Polri
  • pelaksanaan dan pembinaan Atase Polri, Senior Liaison Officer (SLO), Staf Teknis Polri, dan Liaison Officer (LO) serta personel Polri yang bertugas di luar negeri, organisasi internasional dan kantor kepolisian di Negara akreditasi
  • pelaksanaan koordinasi dengan Atase Kepolisian negara lain atau LO/penegak hukum negara lain di Indonesia serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di perbatasan
  • pelaksanaan hubungan kerjasama internasional di luar negeri yang meliputi kerjasama di bidang kepolisian, penegakan hukum dan perlindungan WNI di luar negeri

NCB-Interpol, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi organisasi Interpol mengemban fungsi sebagai koordinator terkait tingkat nasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian NCB-Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negeri, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB-Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/203/V/1992 tanggal 9 Mei 1992 dibentuklah Tim Koordinasi Interpol.

Tim Koordinasi Interpol merupakan wadah koordinasi dan kerjasama yang bersifat non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia yang dalam kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia.

Keanggotaan Tim Koordinasi Interpol


Tim Koordinasi Interpol terdiri dari pejabat Polri dan pejabat Instansi terkait, dengan jabatan dibedakan sebagai “anggota” dan “Liaison Officer” (LO). “Anggota” Tim Koordinasi adalah pejabat setingkat Dirjen atau eselon II, sedangkan “LO” adalah pejabat setingkat eselon III.

Instansi yang menjadi Tim Koordinasi Interpol adalah sebagai berikut:

  1. POLRI
  2. Bank Indonesia
  3. Kementerian  Hukum dan HAM
  4. Kejaksaan Agung
  5. Kementerian Luar Negeri
  6. Kementerian Industri dan Perdagangan
  7. Kementerian Perhubungan
  8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  9. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
  10. Kementerian Keuangan
  11. Kementerian Komunikasi dan Informasi
  12. Kementerian  Kelautan dan Perikanan
  13. Kementerian Neg Pemberdayaan Perempuan
  14. Kementerian  Pariwisata dan kreatifitas Industri Keil
  15. Badan Intelijen Nasional
  16. Badan POM
  17. Peruri
  18. Botasupal
  19. PPATK
  20. BNN

Maksud dan Tujuan

  1. Memperlancar dan mempercepat serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar komponen-komponen Polri dan Instansi lain yang terkait dengan bidang tugas NCB-Interpol Indonesia.
  2. Agar permintaan bantuan dari NCB negara lain dan Sekjen ICPO-Interpol dapat dipenuhi dengan cepat, tepat dan lengkap.
  3. Agar permintaan bantuan dari komponen-komponen Polri dan Instansi lain kepada NCB negara lain dan Sekjen ICPO-Interpol dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Tugas

  1. Membahas dan melaksanakan setiap permintaan bantuan baik dari NCB negara lain maupun dari dalam negeri khususnya terhadap hal-hal yang menonjol yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
  2. Tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang beraspek internasional.

Tata Cara Kerja

  1. Mengadakan pertemuan secara berkala dan atau setiap waktu diperlukan.
  2. Berdasarkan hasil pertemuan, Ketua Tim Penyusun akan menyampaikan usulan dan saran tindak bagi penyelesaian masalah yang sangat khusus kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia.
  3. Pelaksanaan tugas dilakukan secara fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Tata cara kerja lebih lanjut, termasuk prosedur pelaksanaan (jika diperlukan), ditetapkan berdasarkan kesepakatan Tim Koordinasi Interpol.

Struktur Organisasi NCB

struktur oRG iNTERPOL 2013

9 thoughts on “NCB ( Interpol Indonesia )

  1. This in an interesting thig for me , and for sure , i’m interest to become one of them , but all i got in my head right now is how ??? Would you ?? Please .. thanks in advance ..
    Just for your information , now i take law in one of university ..

  2. Selamat sore mhn ijin Bu, saya anggota yanma polda jateng, utk bisa masuk interpol apa saja syaratnya, apakah bintara bisa masuk jd anggota interpol? Mohon saran dan petunjuk Bu, terima kasih

  3. Yth ibu AKP Endang sri hastuti ,ibu sy ingin bertanya apakah pada kasus penipuan dalam dunia maya seperti online shop palsu bisa di laporkan kepada NCB interpol indonesia?
    Karena terdapat banyak sekali online shop palsu yg mencatut nama besar online shop resmi yg jelas jelas menipu masyarakat, sudah banyak korban nya bu saat ini.
    Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s